RUU Cipta Kerja Lanjut ke Paripurna DPR

RUU Cipta Kerja Lanjut ke Paripurna DPR

 

Tubuh legislasi (baleg) dpr serta pemerintah mengadakan rapat kerja mengulas ruu cipta kerja. Sabtu malam (3/10/2020). Materinya ialah pemungutan ketetapan tingkat i pada ruu cipta kerja untuk dibawa ke sidang pleno dpr.

Rapat itu berjalan seputar jam 21.14. Serta usai seputar jam 23.00. Apa hasilnya?

“sesudah kita dengar bersama opini serta pandangan fraksi-fraksi. Pemerintah dan dpd. Barusan telah dikatakan ada 7 fraksi yang terima serta 2 mengatakan menampik. Oleh sebab saya minta kesepakatan ke semua anggota. Serta pemerintah. Apa perancangan undang-undang mengenai cipta kerja ini dapat kita sepakati untuk dilanjutkan pemungutan ketetapannya pada tingkat seterusnya? Tutur ketua baleg supratman andi agtas. Di pertemuan kerja pemerintah serta baleg dpr. Diambil dari youtube dpr. Sabtu malam (3/10)

“sepakat.” jawab sebagian besar anggota baleg dpr

Tujuh fraksi yang terima ruu cipta kerja ialah pdi-p. Gerindra. Golkar. Nasdem. Pkb. Ppp. Pan. Sedang yang menampik ialah fraksi demokrat serta pks.

Di pertemuan kerja ini fraksi partai demokrat serta fraksi pks menampik ruu cipta kerja untuk dibawa ke bahasan pada tingkat seterusnya. Perwakilan fraksi partai demokrat di baleg dpr. Hinca panjaitan mengomentari ruu cipta kerja dalam pandagan mini fraksi.

“ruu cipta kerja tidak mempunyai nilai urgensi yang memaksakan ditengah-tengah krsisi epidemi. Ruu ini mempunyai potensi membungkam hak-hak buruh di tanah air. Beberapa pemotongan ketentuan perizinan. Penanaman modal. Ketenagakerjaan. Dan sebagainya yang diatasnamakan untuk bentuk reformasi birokrasi serta kenaikan efisiensi tata atur pemerintahan menurut kami malah mempunyai potensi jadi kendala buat hadirnya perkembangan ekonomi yang berkeadilan.” papar hinca.

Sesaat perwakilan dari fraksi pks. Ledia hanifa amaliah memandang bahasan ruu cipta kerja tidak tidak pas membaca keadaan. Tidak tepat dalam diagnosis.

“misalnya formulasi pemberian pesangon yang tidak dilandaskan atas analisis yang mendalam cuman lihat pada faktor ketidakberdayaan pebisnis.” papar ledia.

Memberi respon penampikan itu. Menteri koordinator perekonomian airlangga hartarto yang ada fisik di pertemuan kerja itu memperjelas pemerintah masih buka pintu komunikasi dengan fraksi demokrat atau pks.

“buat yang belum memberikan dukungan dari fraksi demokrat serta fraksi pks. Catatannya kami tulis. Serta sebenarnya jika ingin diskusi masih kami membuka. Masihlah ada kesempatan diskusi serta kami dapat menerangkan jika dibutuhkan kami siap ada di fraksi pks. Atau di fraksi demokrat sekalian kita menanti rapat pleno.” papar airlangga.

Di pertemuan kerja itu. Kecuali airlangg. Perwakilan pemerintah yang ada fisik diantaranya menteri ketenagakerjaan ida fauziyah serta menteri hukum serta ham yasonna laoly. Sedang yang ada dengan cara virtual diantaranya menteri keuangan sri mulyani indrawati. Menteri esddm bijakin tasrif. Serta menteri koperasi & ukm teten masduki.

 

error: Content is protected !!